kata MUI: aturan halal di RUU cipta kerja tak sesuai ajaran Islam

Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) di bagian Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat, Lukmanul Hakim, menyebut aturan sertifikasi halal dalam RUU (rancangan Undang-undang) Cipta Kerja tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Ia mempermasalahkan RUU Cipta Kerja yang mewajibkan produk dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memiliki sertifikasi halal yang berdasarkan standar BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).

Pasalnya, rancangan undang-undang yang baru memperbolehkan BPJPH untuk bekerja sama dengan berbagai ormas Islam berbadan hukum untuk sertifikasi halal mereka. Lukmanul menolak rancangan baru dikarenakan perubahan dari aturan sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang di dalamnya tertulis bahwa BPJPH hanya diperbolehkan untuk bekerja sama dengan MUI.

β–Έ “Rumusan tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam karena pemerintah masuk ke ranah substansi ajaran Islam atau fatwa halal dengan membuat halal menjadi bagian dari perizinan,” kata Lukmanul dalam Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi DPR RI yang disiarkan langsung via Zoom, Kamis (11.6.2020).

Penyerahan draf RUU Cipta Kerja di Gedung DPR RI, Jakarta. (sumber: CNN Indonesia)

Kemudian, Lukmanul menjelaskan bahwa standar halal merupakan ajaran Islam yang harus dipatuhi oleh setiap Muslim, sehingga sertifikasi halal harus diberikan oleh pihak yang memiliki otoritas keagamaan Islam, dan bukan pemerintah. Ia menilai kelonggaran aturan yang dikeluarkan oleh RUU Cipta Kerja sebagai faktor kepentingan investasi, sehingga terdapatnya kemungkinan umat Islam dibingungkan oleh berbagai standar yang berbeda dari sekian banyak lembaga yang diperbolehkan memberikan sertifikasi halal.

β–Έ “Membingungkan umat Islam dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Ini karena akan terdapat potensi beragamnya fatwa halal terhadap satu produk yang sama dari lebih dari satu lembaga fatwa. Sertifikat halal oleh MUI yang ditunaikan MUI selama 30 tahun lebih telah berjalan dengan baik dan mendapat kepercayaan dunia usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri.”

Maka dari itu, MUI mengusulkan agar pemerintah hanya berperan sebagai pencatat administrasi produk halal melalui BPJPH, dan sementara itu, mempercayakan keluaran fatwa halal untuk setiap produk kepada MUI.

©   t h e   I s l a m w e b . s i t e
e d i t o r :Β  Β f a r r a s

komentar dan diskusi πŸ‘‹πŸΌ

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s