rencana aneksasi israel terhadap palestina melanggar hukum internasional

Menurut sejarah, Israel sempat merebut wilayah Tepi Barat dari Yordania dalam perang Timur Tengah di tahun 1967, dan hingga kini mereka kian membangun puluhan pemukiman yang kemudian menjadi rumah bagi hampir 500 ribu warga Yahudi. Namun, Tepi Barat tidak pernah secara resmi diklaim sebagai wilayah Israel karena besarnya tekanan internasional. Sekarang …

Kepala Mossad, atau badan intelijen Israel, Yossi Cohen, telah mengunjungi Yordania untuk bersua dengan Raja Abdullah II bin Al-Hussein guna membahas rencana Israel untuk menjajah Tepi Barat Palestina. Cohen dikatakan melakukan perjalanan untuk menyampaikan pesan dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, namun sifat dari pesan tersebut tidak jelas β€”seperti yang dilansir dari ynetnews, hari Jumat (26.06.2020) ini.

Tentu saja, Yordania menolak dengan keras rencana Israel untuk mengklaim kedaulatan atas permukiman Tepi Barat dan Lembah Yordan. Negara ini bahkan mengancam untuk menunda segala bentuk perjanjian apabila Israel tetap melanjutkan rencana aneksasinya.

β–Έ “Jika Israel mencaplok sebagian dari Tepi Barat, itu akan menyebabkan konflik besar dengan Kerajaan Hashemite di Yordania,” kata Raja Abduallah baru-baru ini, menurut sumber media Yordania.

Sementara itu, komunitas internasional termasuk PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa), Eropa, dan dunia Arab telah menentang rencana Israel untuk merampas kedaulatan wilayah Palestina. Mereka menyadari bahwa Israel berpotensi menghancurkan perdamaian apabila tetap berani menjalankan rencana aneksasi atas wilayah Palestina.

Dan kini, satu minggu sebelum Benjamin Netanyahu diperkirakan akan memulai proses aneksasi, sebuah sesi Dewan Keamanan PBB memberikan kesempatan terakhir bagi komunitas internasional untuk mendesak Perdana Menteri Israel tersebut untuk membatalkan rencananya. Sedangkan Koordinator PBB untuk Timur Tengah, Nickolay Mladenov, mengatakan bahwa aneksasi Israel berpotensi mengubah sifat hubungan antara Israel dan Palestina.

+ lebih lanjut di PBB.

β–Έ “Saya meminta pemerintah Israel untuk membatalkan rencana pencaplokannya,” kata Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dalam konferensi virtual, seperti dikutip AFP.com, hari Kamis (25.6.2020).

Seruan Guterres digemakan oleh banyak pihak di pertemuan PBB tersebut. Guterres mendesak Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Rusia dengan cepat mengambil peran mediasi bersama dengan PBB sebagai bagian dari apa yang disebut dengan Kuartet Timur Tengah; dan menemukan kerangka kerja yang disepakati bersama oleh semua pihak, untuk terlibat kembali, tanpa prasyarat, bersama kami dan negara-negara besar lainnya.

β–Έ “Ini berisiko meningkatkan upaya internasional lebih dari seperempat abad dalam mendukung negara masa depan Palestina yang hidup dalam perdamaian, keamanan dan saling (memberikan) pengakuan dengan Negara Israel,” tambah Nickolay Mladenov.

Selain dari itu, tujuh negara dari Eropa yaitu Belgia, Inggris, Estonia, Prancis, Jerman, Irlandia, dan Norwegia memperingatkan bahwa tindakan aneksasi akan sangat merusak prospek dalam melanjutkan kembali proses perdamaian di Timur Tengah. Bahkan, Sekretaris Jendral Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit, menambahkan bahwa rencana Israel atas tanah Palestina akan menghancurkan prospek masa depan dan mengancam stabilitas regional.

β–Έ “Di bawah hukum internasional, pencaplokan akan memiliki konsekuensi bagi hubungan dekat kami dengan Israel, dan tidak akan diakui oleh kami,” bunyi pernyataan tersebut.

sikap amerika serikat.

Namun di sisi lain, para pejabat AS (Amerika Serikat) pada hari Kamis (25.06.2020) mengatakan bahwa pertemuan selama tiga hari yang dihadiri oleh para pembantu Presiden Donald Trump di Gedung Putih tentang apakah memberi Israel lampu hijau pada aneksasi, telah berakhir tanpa keputusan akhir. Komentar tersebut beredar di media meskipun pembantu senior presiden, Kellyanne Conway, pada hari Rabu (24.06.2020) mengatakan bahwa Donald Trump akan membuat pengumuman resminya tentang masalah ini.

Namun faktanya, Donald Trump selaku sekutu dekat Netanyahu, telah menolak untuk mengkritik aneksasi, dan telah menolak konsensus dari sebagian besar dunia bahwa permukiman Israel di tanah Palestina adalah ilegal.

Lebih parah lagi, pada bulan Januari lalu, Trump meluncurkan proposal perdamaian atas Timur Tengah yang malah membuka jalan bagi Israel untuk terus ‘menjajah’ wilayah-wilayah di sekitar pemukiman Yahudi dan Lembah Yordan. Dan Palestina, menurut proposal tersebut, akan mendapatkan kemerdekaannya namun hanya setelah masyarakat Palestina didorong pergi ke wilayah pinggiran Yerusalem.

Proposal tersebut kemudian menyerukan investasi ekonomi besar-besaran untuk berbagai pihak dan daerah di Palestina, yang sebagian besar didanai oleh negara-negara Teluk Arab. Proposal tersebut juga alhamdulillah, telah membuka beberapa mata para politikus tentang alasan sesungguhnya mengapa Benjamin Netanyahu dan Donald Trump memusuhi pemerintahan Iran.

β–Έ “Keputusan tentang Israel yang memperluas kedaulatan ke tempat-tempat itu adalah keputusan yang harus dibuat oleh orang Israel,” kata Menteri Luar Negeri AS, Michael Pompeo, kepada wartawan di Washington. “Saya hanya menyesal bahwa Otoritas Palestina telah menolak untuk berpartisipasi dalam itu.”

Lampu hijau pun diberikan oleh AS di tengah-tengah kritik luas yang diberikan oleh pihak global terhadap negara Yahudi tersebut. Pasalnya, pernyataan Pompeo dinilai tidak beradab mengingat ia berani mengesampingkan kekhawatiran dunia atas kedamaian antara Israel dan Palestina, dan bahkan malah menyerahkan sepenuhnya keputusan untuk menjajah Palestina ke pihak Israel tanpa mau ikut campur tangan.

Di PBB, perwakilan Palestina, Riyad al-Malki, mengatakan bahwa rencana penjajahan wilayah Palestina oleh Israel akan menjadi tindak kriminal berskala tinggi. Ia memperingatkan semua pihak bahwa masyarakat Palestina dengan ini mampu mendekati Mahkamah Internasional dan mendesak banyak negara di dunia untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel apabila rencana aneksasi mereka tetap nekat dilaksanakan.

β–Έ “Israel tampaknya bertekad untuk mengabaikan tanda berhenti merah besar yang komunitas internasional dirikan untuk menyelamatkan nyawa,” jelas Riyad al-Malki.

Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengkritik Palestina dan siapa saja yang membela Palestina dengan menyatakan bahwa situasi ini terjadi dikarenakan penolakan pihak Palestina dalam bernegosiasi. Maka dari itu, Netanyahu mempertimbangkan rencana aneksasi tersebut untuk dilaksanakan pada 1 Juli di bawah kesepakatan koalisi dengan rival politiknya β€” Benny Gantz, yang cenderung lebih berhati-hati terkait rencana aneksasi tersebut.

sikap tanah air indonesia.

Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair al-Shun, mengatakan bahwa salah satu alasan mengapa Israel ingin mengambil 30 persen dari wilayah Palestina di Tepi Barat adalah karena Tepi Barat merupakan tanah yang sangat subur. Bahkan, menurut Zuhair, air yang ada di wilayah Tepi Barat bisa langsung dikonsumsi.

β–Έ β€œSetelah dipelajari, tanah ini adalah tanah yang paling subur di Palestina,” kata Zuhair, hari Kamis (25.06.2020). β€œDengan demikian, akan sangat mendukung kegiatan wisata. Airnya mengandung mineral tinggi, zat untuk kosmetik yang bisa memasok pasar Eropa.”

Zuhair kemudian menambahkan beberapa hal lainnya yang perlu digarisbawahi dari balik rencana Israel melakukan aneksasi. Salah satunya adalah pohon kurma Palestina; ia secara khusus menyatakan bahwa Israel menginginkan pohon kurma di Kota Jericho, karena memang menurut banyak orang, kurma di kota tersebut memiliki kualitas terbaik.

Selain dari sisi kemanusiaan, banyak hal yang patut ditanyakan atas rencana Israel. Oleh karena itu, pemerintah Palestina menolak dengan tegas rencana aneksasi tersebut. Zuhair menambahkan, bahwa pemerintah Palestina akan mempertahankan tanah mereka dengan sekuat tenaga. Kemudian dalam kesempatan wawancara tersebut, Zuhair menyinggung sikap yang diberikan oleh Netanyahu dan Trump.

β–Έ β€œSeharusnya aneksasi yang diusung Netanyahu dan Trump betul-betul ditolak (semua pihak). Bagi Palestina, Al-Quds (Yerusalem) adalah harga mati,” kata Zuhair.

Mengawali pernyataannya dalam pertemuan terbuka DK (Dewan Keamanan) PBB yang diselenggarakan secara virtual, mengenai situasi di Timur Tengah pada tanggal 24 Juni 2020, Menlu RIΒ  (Menteri Luar Negeri Republik Indonesia), Retno Marsudi, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia dengan tegas menolak rencana aneksasi Tepi Barat oleh Israel, dan mengacu rencana tersebut sebagai ancaman bagi masa depan Palestina.

Dari situs Kementerian Luar Negeri Indonesia, Marsudi menjelaskan bahwa menyetujui aneksasi kali ini sama halnya dengan menganggap preseden di mana penguasaan wilayah dengan cara aneksasi sebelumnya adalah perbuatan yang legal dalam hukum internasional. Maka dari itu, menurutnya, DK PBB harus cepat mengambil langkah cepat yang sejalan dengan Piagam PBB.

β–Έ “Sudah terlalu lama, rakyat Palestina mengalami ketidakadilan, pelanggaran HAM dan situasi kemanusiaan yang buruk. Aneksasi Israel merupakan ancaman bagi masa depan bangsa Palestina. Seluruh pihak harus menolak secara tegas di seluruh forum internasional, baik melalui pernyataan maupun tindakan nyata, bahwa aneksasi adalah ilegal.”

β–Έ “Siapa pun yang mengancam terhadap perdamaian dan keamanan internasional harus diminta pertanggungjawabannya di hadapan Dewan Keamanan PBB. Tidak boleh ada standar ganda. Ini waktu yang tepat untuk memulai proses perdamaian dalam kerangka multilateral berdasarkan parameter internasional yang disepakati,” tambah Marsudi.

©   t h e   I s l a m w e b . s i t e
e d i t o r :Β  Β f a r r a s

s u m b e rΒ  Β r e f e r e n s i

komentar dan diskusi πŸ‘‹πŸΌ

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s