kabar terbaru konflik RUU HIP

Sebelumnya di the Islamweb.site, kami telah melaporkan kesan pertama masyarakat Indonesia yang resah akan usulan RUU, atau Rancangan Undang-undang, yang kini ramai dibicarakan, dan bahkan telah menjadi sebab hiruk pikuk dan demo di berbagai kota besar Indonesia.

[ klik di sini untuk baca selengkapnya ]

Berikut adalah kabar terbaru dari berbagai pihak terkait dengan RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila), khususnya proses DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) dalam menanggapi kritik, usulan, saran, pendapat, dan argumentasi masyarakat terhadap usulan tersebut. Kini, status usulan tersebut masih ditangguhkan dengan alasan menindaklanjuti berbagai masukan yang telah diberikan oleh berbagai pihak, termasuk MUI (Majelis Ulama Indonesia), NU (Nahdlatul Ulama), Muhammadiyah, Purnawirawan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Polri.

RUU HIP apabila disetujui, akan memenuhi asas legalitas formal dan legitimasi dari masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hukum yang kokoh bagi tugas dan pembinaan ideologi bangsa. Sayangnya, usulan DPR RI tersebut akan membuka kemungkinan bagi ideologi komunis untuk bangkit kembali di berbagai struktur masyarakat dan kenegaraan, hingga ke titik di mana sila dari Pancasila berkemungkinan diubah; apabila usulan RUU tersebut disetujui.

Laporan lebih lanjut..,..

pernyataan dari PDIP.

Ketua DPP (Dewan Pimpinan Pusat) dari PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Ahmad Basarah, mengatakan bahwa partainya sejak awal hanya menginginkan hadirnya suatu Undang-undang yang berfungsi sebagai payung hukum guna mengatur wewenang, tugas, dan fungsi BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam melakukan pembinaan ideologi terhadap bangsa.

Dengan dikembalikannya ke nomenklatur awal, maka materi muatan usulan tersebut hanya akan mengatur tugas, fungsi, wewenang dan struktur kelembagaan BPIP, serta menjaga badan tersebut agar tidak membuat pasal-pasal yang menafsir filsafat sila-sila Pancasila menjadi norma hukum Undang-undang. Menurut Basarah, Pancasila sebagai sebuah norma dasar yang menjadi nilai standar masyarakat Indonesia, merupakan nilai yang tidak dapat diturunkan derajat hukumnya.

β–Έ “Karena sebagai sumber dari segala sumber pembentukan hukum, tidak mungkin legalitas Pancasila dilegalisasi oleh sebuah peraturan perundang-undangan apa pun,” tegasnya. “Oleh karena itu, kami juga menginginkan agar nama RUU HIP dikembalikan sesuai nomenklatur awal dengan nama RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP),” kata Basaran, merespons polemik RUU HIP melalui keterangan tertulis yang diterima oleh JPNN.com, hari Jumat (26.06.2020).

PDIP juga berpandangan, apabila tugas pembinaan ideologi bangsa itu diatur dalam payung hukum berupa UU, maka baik pengaturan, pembentukan norma hukum, atau pun spektrum pengawasan atas BPIP akan menjadi lebih luas dan lebih bersifat representatif berkat terlibatnya DPR RI dan partisipasi masyarakat yang luas, dibandingkan dengan situasi sekarang yang hanya diatur oleh Perpres (Peraturan Presiden).

β–Έ “Cara pengaturan lewat UU seperti ini diharapkan dapat menghindarkan diri dari praktik pembinaan ideologi Pancasila di era Orde Baru dulu yang bersifat top down dan indoktrinasi tanpa ruang partisipasi masyarakat luas,” jelas Basarah, sebagai wakil ketua MPR.

Basarah kemudian menambahkan bahwa apabila hasil sementara dari draf RUU HIP oleh Baleg (Anggota Badan Legislasi) DPR-RI dinilai memiliki kekeliruan dan kekurangan, maka usulan tersebut harus dianggap sebagai sesuatu yang wajar dengan alasan banyaknya anggota fraksi partai politik dalam proses perumusan yang juga harus dihormati hak bicara dan suaranya.

β–Έ “Kami hormati sikap pemerintah yang telah menunda pembahasan RUU HIP ini. Saat ini adalah momentum yang baik untuk saling mendengarkan dan bermusyawarah untuk sampai kepada permufakatan yang arif bijaksana yang didasarkan pada satu semangat menjaga dan melestarikan Pancasila,” tutup Basarah.

partai demokrat walk out.

Akhirnya, Partai Demokrat menyatakan tidak setuju terhadap RUU HIP. Di proses dalam menegaskan hal tersebut, anggota panitia kerja Fraksi Partai Demokrat sempat menarik diri dari panitia kerja RUU HIP.

β–Έ “Partai Demokrat menarik diri atas situasi yang begitu cepat. Argumentasi kami tidak menjadi perhatian khusus. Bukan hanya Demokrat, banyak fraksi yang juga mengkritisi konteks RUU ini,” ujar anggota panitia kerja Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, di Jakarta, hari Jumat (26.06.2020).

Ia menjelaskan bahwa alasan utama dari walk out Partai Demokrat adalah karena banyak argumentasi dari berbagai fraksi, termasuk Partai Demokrat, tidak pernah menjadi perhatian khusus. Sebagian dari mereka bahkan tidak pernah diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Maka dari itu, walaupun pihaknya sempat ikut dalam dua dari tujuh rapat mengenai RUU HIP, Demokrat kini telah menarik diri.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat, (AHY) Agus Harimurti Yudhoyono, yang menyatakan bahwa Demokrat dengan tegas menolak dilanjutkannya pembahasan RUU HIP. Ia menjelaskan bahwa ada empat alasan mengapa RUU HIP perlu ditolak.

  1. Kehadiran RUU HIP jelas akan memunculkan ketumpangtindihan dalam sistem ketatanegaraan;
  2. RUU HIP mengesampingkan aspek historis, filosofis, dan sosiologis;
  3. RUU HIP memuat nuansa ajaran ‘sekularistik’ atau bahkan ‘ateistik’;
  4. Dan RUU HIP berpotensi mengikis Pancasila menjadi Trisila atau Ekalisa.

β–Έ “Sebab, ideologi Pancasila adalah landasan pembentukan konstitusi, yang melalui RUU HIP justru diturunkan derajatnya dan diatur oleh undang-undang. Hal itu menurunkan nilai dan makna Pancasila. Padahal, TAP MPRS merupakan landasan historis perumusan Pancasila. Itu kita sepakati secara konsensus sebagai titik temu perbedaan di tengah kompleksitas ideologi dan cara pandang kebangsaan.”

AHY menjelaskan, bahwa RUU berpotensi memfasilitasi hadirnya monopoli tafsir Pancasila, berpotensi menjadi alat kekuasaan yang mudah disalahgunakan, serta tidak sehat bagi sistem demokrasi. RUU tersebut juga tidak memuat Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme sebagai konsiderans dalam perumusan RUU. Ditambah lagi, potensi munculnya ancaman konflik, ideologi, polarisasi sosial-politik, hingga perpecahan bangsa.

β–Έ “Empat alasan itu menjadi poin yang menegaskan penolakan terhadap RUU HIP. Partai Demokrat secara terbuka siap menjadi penyambung lidah untuk menjalankan politik kebangsaan yang sesuai dengan tuntunan nilai-nilai ahlusunnah wal jamaah,” terang AHY.

partai gerindra.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Ia sempat menyatakan bahwa partainya kemungkinan akan secara resmi meminta RUU tersebut agar dibatalkan. Namun, Gerindra akan berunding terlebih dahulu di tingkat DPP, dan meminta pendapat Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Setelah itu, baru akan disampaikan sikap resmi partai terkait rumusan RUU HIP tersebut.

β–Έ “Kami tidak pernah mengusulkan RUU HIP. Kalau ada berita-berita seperti itu, maka perlu diluruskan. Sekali lagi, Gerindra tidak pernah mengusulkan RUU tersebut,” tambahnya sebagai Wakil Ketua DPR RI, membantah kabar yang beredar bahwa Gerindra merupakan salah satu partai yang mengusulkan RUU HIP.

Kemudian, ia menyatakan bahwa partainya mendengar banyak masukan dari berbagai unsur dan komponen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, serta organisasi profesional dan purnawirawan. Ia menyatakan bahwa lembaga legislatifnya akan memperhatikan semua masukan tersebut untuk ditindaklanjuti.

β–Έ “Karena DPR sudah berjanji kepada masyarakat bahwa DPR periode 2019-2024 akan lebih banyak mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat,” imbuhnya.

partai amanat nasional.

PAN, atau Partai Amanat Nasional, menyatakan bahwa mereka menolak RUU HIP. Fraksi PAN juga mendesak pimpinan DPR RI dan seluruh pihak terkait untuk segera menghentikan pembahasan RUU HIP, sekaligus mencabut usulan tersebut dari program legislasi nasional.

Wakil Ketua Fraksi PAN di DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menuturkan bahwa pihaknya sudah memberikan catatan khusus mengenai RUU ini, terutama terkait tidak dimasukkannya TAP MPRS/XXV/1966. Ia menyatakan bahwa ketetapan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) itu mengatur tentang pembubaran PKI, pernyataan terhadap organisasi terlarang di seluruh wilayah negara RI, dan larangan atas setiap kegiatan yang menyebarkan atau mengembangkan paham dan ajaran komunis dan marxisme-leninisme.

β–Έ β€œFraksi PAN sejak awal telah memberikan catatan khusus terhadap RUU HIP tersebut. Catatan itu terutama terkait dengan tidak dimasukkannya TAP MPRS/XXV/1966 sebagai konsiderans,” kata Saleh Pataonan Daulay, hari Kamis (25.06.2020). β€œTidak masuknya TAP MPRS tersebut dinilai sebagai sesuatu yang sangat sensitif yang bisa menimbulkan polemik, perdebatan, dan bahkan penolakan dari publik.”

Selain itu, Fraksi PAN dengan tegas menyatakan akan menarik diri dari pembahasan apabila catatan khusus mereka tidak menghasilkan reaksi. Ia melaporkan, Fraksi PAN telah mendengar dan mengkaji secara mendalam tentang pendapat dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat terkait RUU HIP. Dan dari kajian tersebut, Fraksi PAN berkesimpulan bahwa melanjutkan pembahasan RUU HIP akan lebih banyak mendatangkan mudarat daripada manfaat.

β–Έ β€œApalagi, saat ini, sudah banyak ormas dan tokoh masyarakat yang dengan terang dan terbuka menyatakan penolakan,” katanya.

Fraksi PAN kemudian menghargai kembali keputusan pemerintah yang menyatakan agar pembahasan RUU HIP tersebut ditunda, dan mengalihkan seluruh potensi yang ada pada penanganan pandemi COVID-19. Namun begitu, Saleh menegaskan kembali tentang NU dan Muhammadiyah yang sudah menyatakan sikap menolak atas RUU HIP untuk dilanjutkan pembahasannya.

β–Έ β€œDalam pandangan Fraksi PAN, keputusan pemerintah tersebut sekaligus adalah penolakan halus untuk terlibat di dalam pembahasan. Jika pemerintah tidak terlibat, tentu RUU HIP tersebut otomatis tidak bisa dilanjutkan. Sebab, kelahiran suatu UU haruslah didasarkan atas persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR,” katanya.

©   t h e   I s l a m w e b . s i t e
e d i t o r :Β  Β f a r r a s

s u m b e rΒ  Β r e f e r e n s i

One response to “kabar terbaru konflik RUU HIP

  1. Ping-balik: Kabar Terbaru Konflik RUU HIP – SPREADING THE PEARLS·

komentar dan diskusi πŸ‘‹πŸΌ

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s