tidak masuk akalnya kebijakan sertifikasi bagi pendakwah

Kementerian Agama menyatakan akan segera menyelenggarakan program penceramah bersertifikat, melalui keterangan tertulis yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah. Program ini direncanakan akan melibatkan banyak pihak, antara lain Lembaga Ketahanan Nasional, BPIP (Badan Pembina Ideologi Pancasila), BNPT (Badan Nasional Penganggulangan Terorisme), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), serta MUI (Majelis Ulama Indonesia).

▸ “Bukan sertifikasi penceramah, melainkan penceramah bersertifikat. Jadi tidak berkonsekuensi apa pun,” jelas Direktur Jendral Bimas Islam, Kamaruddin Amin, dalam sebuah rapat dengan judul Evaluasi Nasional Direktorat Penerangan Agama Islam.

Di sisi lain, Wakil Ketua dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Hidayat Nur Wahid, menilai klarifikasi atau isu sertifikasi penceramah yang disampaikan oleh Kementerian Agama tidak lantas menyudahi kontroversi yang kian muncul di antara tokoh agama dan masyarakat, namun sebaliknya, malah justru berpotensi memanaskan.

▸ “Ini (merupakan) klarifikasi yang akan menambah kontroversi. Apalagi katanya ‘tak ada konsekuensi apa pun’. Maka untuk apa mengotot membuat program yang resahkan umat, ditolak banyak pihak seperti sekretaris umum MUI? Apalagi program dan anggarannya belum pernah disepakati oleh DPR. Lebih baik dibatalkan,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut, melalui akun Twitter @hnurwahid, hari Senin (07.09.2020).

Sebelumnya, Kamaruddin telah menjelaskan bahwa program penceramah bersertifikat merupakan arahan Wakil Presiden, Maruf Amin, yang juga merupakan ketua umum Majelis Ulama Indonesia. Tahun ini, program ini ditargetkan akan meluluskan secara resmi 8.200 penceramah, dengan lebih rinci sebagai berikut: 8.000 penceramah untuk 34 provinsi di seluruh Indonesia, serta 200 penceramah di pusat.

Kementerian Agama melibatkan Lembaga Ketahanan Nasional untuk memberikan penguatan pada aspek ketahanan ideologi, begitu juga keterlibatan BNPT untuk berbagai informasi tentang fenomena yang sedang terjadi di Indonesia dan di seluruh dunia. Rencananya, program ini akan digelar bagi semua agama di Indonesia, termasuk Islam.

▸ “Kehadiran BPIP untuk memberikan pemahaman tentang Pancasila, hubungan agama dan negara. Sementara MUI dan ormas keagamaan adalah lembaga otoritatif dalam penguatan di bidang agama,” jelas Kamaruddin.


penolakan dari tokoh Islam.

Kabarnya, seorang tokoh yang mewakili Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin, menyatakan bahwa sejak akhir tahun lalu dirinya sudah menyampaikan penolakan terhadap program tersebut. Pada hari Jumat (14.08.2020) lalu, Novel Bamukmin kembali menegaskan pendapatnya yang menjelaskan bagaimana diberlakukannya sertifikasi ini hanya akan memicu kegaduhan dan keresahan di kalangan umat Islam, seperti yang telah terjadi pada akhir tahun 2019 lalu.

▸ “[…] Bahkan bisa saling berhadap-hadapan, dan (program) ini sangat mengadu domba anak bangsa; dan kalau sudah teradu domba, jelas (program) ini adalah upaya adu domba neo-PKI (Partai Komunis Indonesia),” jelas Novel.

Novel menilai program tersebut sangat membahayakan para mubalig. Bahkan, warta berita sempat beranggapan bahwa Novel “sudah sampai pada taraf sangat jengkel terhadap pemimpin Kementerian Agama. Dia menilai kementerian ini perlu dirombak,” setelah media menilai reaksi Novel terhadap kegaduhan yang dihasilkan oleh pemerintahan Indonesia, khususnya Kementerian Agama.

Berikut adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh Novel Bamukmin terhadap wacana program bagi dai dan mubalig bersertifikat: …

▸ Saya melihat Kemenag (Kementerian Agama) ini sudah selayaknya di-re-shuffle karena orang yang jelas gagal paham dengan ajaran agama Islam itu sendiri, dan diduga pembisik-pembisiknya pun adalah golongan orang-orang sepilis sehingga ingin merusak tatanan dalam ranah beragama demi kepentingan politik penguasa yang saat ini diduga berpihak kepada neo-PKI.

▸ Dengan kasus masuknya RUU HIP (Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila) yang akhirnya umat Islam lintas ormas (organisasi kemasyarakatan) Islam, serta lintas daerah di seluruh Indonesia menolaknya. Sehingga RUU HIP gagal menjadi UU dan akhirnya pemerintah mengutus utusannya, yaitu empat menteri ke DPR mengajukan pengganti (yaitu) RUU BPIP.

▸ BPIP pun harusnya dibubarkan karena jelas menyerang Islam dengan mengatakan bahwa agama adalah musuh besar Pancasila. BPIP ini satu paket bermasalah, sama dengan Kemenag yang dengan ocehan BPIP membuat gaduh dan meresahkan umat Islam.


lebih lanjut mengenai menyimpangnya keputusan pemerintah.

Program penceramah bersertifikat mengundang reaksi keras dari sejumlah tokoh lainnya. Sekretaris Jendral MUI, Anwar Abbas, menyatakan dirinya akan mundur apabila MUI ikut terlibat dalam penyelenggaraan program tersebut. Menurut dia, program tersebut akan berujung mendiskreditkan umat Islam. Selain dirinya, Wakil Sekretaris Jendral MUI, Tengku Zulkarnain, juga ikut menolak program tersebut.

▸ “Secara tegas kami menolak sertifikasi dai yang akan dilakukan oleh Kemenag RI (Republik Indonesia),” ujar Tengku Zul melalui akun Twitternya, hari Senin (07.09.2020). “Kemenag tidak punya hak atas itu. Hal itu akan membuat seluruh dai yang jumlahnya puluhan juta orang tidak bisa dawah karena disweeping dimana-mana.”

Tengku Zul kemudian menyebutkan bagaimana program sertifikat bagi para dai dan mubalig ini merupakan penekanan yang dilakukan oleh Kemenag. Padahal, kegiatan ceramah mereka tidak digaji oleh pemerintah sama sekali.

▸ “Dai bukan pengajar. Mereka hanya mengajak, dan tidak mendapatkan gaji dari Negara. Sampai di sini bisa paham? Sertifikasi dai tidak diperlukan kecuali diperuntukkan untuk menekan dari,” jelas Tengku Zul. “Saya khawatir kalau dites baca al-Quran, justru banyak pejabat Kemenag RI yang tidak lulus bacaan al-Fatihahnya. Kualitasnya di bawah standar sahnya salat.”

Berbeda dengan argumentasi Fachrul Razi sebagai Menteri Agama, yang menjelaskan bahwa tujuan program tersebut adalah untuk mencapai kerukunan di tengah-tengah masyarakat, banyak tokoh agama di seluruh Indonesia yang malahan berpendapat bahwa hal tersebut akan menjadi ajang adu domba para mubalig, dan dapat berakibat fatal bagi keutuhan bangsa Indonesia.

▸ Menurut Novel, “Mubalig atau dai bersertifikat jelas menjadikan seburuk-buruknya dai atau mubalig, bahkan ulama, karena terkekang akan penyampaian yang benar.”

Novel kemudian mengutip hadis yang seharusnya menjadi prinsip dasar karakter para dai dan mubalig, yakni “sampaikanlah yang benar walaupun pahit,” serta “sampaikanlah walau satu ayat!”

Menurut Novel Bamukmin, hakikatnya keberadaan para dai dan mubalig merupakan oposisi dari penguasa seperti halnya pemerintahan, mereka akan selalu mengkritisi dan mengontrol jalannya suatu kekuasaan agar tidak semena-mena kepada rakyatnya, dan juga tidak menyimpang dari agama.

▸ “Karena Indonesia adalah negara beragama, yang mana jelas dalam Pancasila sila pertama bahwa negara Indonesia berasaskan ketuhanan Yang Maha Esa; serta dalam pembukaan UUD (Undang-undang Dasar) 45 bahwa negara ini merdeka berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.

▸ “Islam rahmatan lil alamin adalah segala ajaran Islam yang diterapkan secara kafah, bukan hanya sesuai pesanan penguasa yang saat ini justru berpihak kepada asing, penista agama, dan kriminalisasi ulama. Dan seburuk-buruknya ulama, dai, dan mubalig adalah mereka yang menjilat kekuasaan,” jelas Novel.

Baginya, sertifikasi dai dan mubalig hanya akan mengantarkan para pendakwah menjadi ulama suu’, yaitu ulama yang jahat dalam menyampaikan dakwah, dengan menyembunyikan kebenaran, dan malah menyesatkan umat demi mendukung kekuasaan yang saat ini tidak berpihak kepada agama Islam.

Menurutnya, seharusnya kementerian dapat merealisasikan fatwa MUI dengan ketetapan Nomor 7 Tahun 2005 tentang paham sepilis. Paham tersebut sudah dilarang, fatwa mati oleh MUI. Novel menjelaskan bahwa paham sekularisme, liberalisme, pluralisme, dan sosialisme adalah penyakit sekaligus kesesatan atas nama agama.


menurut kemenag.

Kementerian Agama tentu saja sudah menganalisis kemungkinan terjadinya pertentangan. Mereka kemudian menjelaskan bahwa para dai bersertifikat sebenarnya bersifat sukarela. Tidak ada paksaan dalam proses pemberian sertifikat uji kompetensi penceramah tersebut.

▸ “Ini sifatnya voluntary, sukarela..,.. Tidak kemudian diartikan yang tidak mengikuti sertifikasi ini tidak boleh ceramah,” kata Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Saadi, dalam sebuah laporan seperti yang dilansir oleh Antara.

Menurut pernyataan yang disampaikan olehnya, program dai bersertifikat merupakan program Majelis Ulama Indonesia. Menurut Zainut, apakah nanti masjid-masjid dan berbagai tempat majelis taklim mensyaratkan yang memberikan ceramah harus memiliki sertifikat, atau tidak, merupakan hal lain.

Wallahu a’lam bisshawab.


©   t h e   I s l a m   W e b s i t e
e d i t o r :   f a r r a s   f i l ‘ a z i s

s u m b e r   r e f e r e n s i

2 responses to “tidak masuk akalnya kebijakan sertifikasi bagi pendakwah

  1. Wacana apa lagi ini. Sudahlah semua di curigai, di persekusi, bahkan ceramah pun mau dibatasi dgn dalih sertifikasi? Lelucon apalagi ini yg disampaikan KeMeNag? Tupoksi dia gak dijalan malah sibuk dgn lain nya. Hadeh.

komentar dan diskusi 👋🏼

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s