negara sudan ubah sistem pemerintahan Islam, beralih jadi negara sekuler

Pemerintah transisi di Sudan menyetujui kesepakatan dengan kelompok pemberontak untuk mengakhiri 30 tahun sistem pemerintahan di bawah hukum Islam. Keputusan ini sekaligus mengakhiri Islam sebagai agama resmi di negara tersebut. Perdana Menteri Sudan, Abdalla Hamdok, dan Pemimpin Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan bagian Utara, Abdelaziz al-Hilu, menandatangani perjanjian tersebut pada hari Kamis (03.09.2020) di ibu kota Ethiopia, Addis Ababa.

▸ “Negara tidak akan menetapkan agama resmi. Tidak ada warga negara yang dapat didiskriminasi berdasarkan agama mereka,” perjanjian tersebut berbunyi. “Agar Sudan menjadi negara demokratis di mana hak-hak semua warga negara diabadikan, konstitusi harus didasarkan pada prinsip ‘pemisahan agama dan negara’ di mana tidak ada hak untuk menentukan nasib orang lain, yang seharusnya dihormati.”

Seperti yang dilansir oleh Middle East Monitor, kesepakatan tersebut muncul kurang dari sepekan setelah pemerintah menyetujui kesepakatan damai dengan koalisi kelompok pemberontak di Front Revolusi Sudan di Juba, yaitu bagian Sudan Selatan.

Sebuah konstitusi sementara, yang mengecualikan referensi apa pun kepada hukum syariah sebagai sumber utama hukum di Sudan ditandatangani bulan Agustus yang lalu. Tahap penyelesaian terakhir dari rangkaian penandatanganan kesepakatan tersebut dijadwalkan akan terjadi bulan depan. Masyarakat berharap, konflik di wilayah Darfur dan bagian lain di negara tersebut juga dapat berakhir.

baca juga: negara sudan cabut syariat Islam

Langkah-langkah yang diambil oleh otoritas Sudan merupakan upaya terbaru untuk menghapus hukum syariah yang telah berlaku selama tiga dekade. Hukum syariah tersebut telah secara resmi menjadi tiang negara di bawah pemerintahan Omar al-Bashir sebagai presiden Sudan sejak tahun 1989, yang kemudian berhasil digulingkan di tahun 2009 kemarin.

Sejak saat itu, Sudan telah keluar dari isolasi internasional. Hal tersebut tentu saja telah menghasilkan banyak hal positif bagi negara dan masyarakatnya, namun hal tersebut juga telah mengundang banyak keadaan yang kurang baik seperti halnya AS (Amerika Serikat) yang senantiasa menunjuk Sudan sebagai sponsor teror sejak tahun 1993, dan menjatuhkan sanksi hingga tahun 2017.

Dilaporkan pula bahwa di antara reformasi lainnya, AS telah mengondisikan penghapusan negara Sudan dari daftar normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Dan meskipun menentang normalisasi, bulan lalu terungkap bahwa Pemimpin Mossad telah bertemu dengan seorang pejabat tinggi Sudan di Uni Emirat Arab.

Sementara itu, ketika reformasi tersebut disambut baik oleh para juru kampanye hak asasi manusia, seperti yang dilansir oleh The Epoch Times, mereka dikritik secara terbuka oleh banyak partai berbasis Islam di negara tersebut.

▸ “Jelas bahwa pemerintah ini, yang mematuhi Barat, akan melakukan sekularisasi penuh terhadap negara, yaitu tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama kami,” jelas Partai Kongres Populer di Sudan.

©   t h e   I s l a m   W e b s i t e
e d i t o r :   f a r r a s   f i l ‘ a z i s

s u m b e r   r e f e r e n s i

One response to “negara sudan ubah sistem pemerintahan Islam, beralih jadi negara sekuler

komentar dan diskusi 👋🏼

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s