Heboh Muhammadiyah tarik dana besar, bagaimana likuiditas perbankan?

Pimpinan Pusat Muhammadiyah berencana menarik dana amal usaha dan perserikatan yang selama ini ditempatkan di BSI (Bank Syariah Indonesia). Berkat keputusan pemerintah untuk melakukan merger atas tiga bank syariah milik kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara), Muhammadiyah telah meminta seluruh cabang di daerah mereka untuk menarik dana masing-masing. Menurut perkiraan data, jumlah dana yang bakal ditarik pun tidak main-main, mencapai jumlah 15 triliun rupiah.

Muhammadiyah berencana mengalihkan semua pembiayaannya kepada bank-bank syariah lain yang skalanya masih lebih kecil dan lebih terjangkau apabila dibandingkan dengan standar BUMN. Rencana tersebut mencuat lantaran pihak Muhammadiyah memandang bahwa hasil merger tiga bank tersebut tidak akan membawa banyak manfaat untuk umat dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

Muhammadiyah beranggapan, sudah seharusnya BSI mendeklarasikan diri sebagai bank yang fokus terhadap UMKM demi percepatan perwujudan keadilan sosial ekonomi secara lebih progresif di negeri ini. Dengan begitu, BSI yang berlabel syariah dapat secara khusus menaruh perhatiannya, pemihakannya, dan kebijakan imperatifnya kepada program penguatan dan pemberdayaan ekonomi umat Islam yang hingga saat ini masih lemah di standar ekonomi Indonesia dan internasional.

Tanggapan para peneliti Indonesia.

Peneliti di bidang ekonomi dan keuangan, Indef Nailul Huda, menyatakan bahwa isu merger bank syariah BUMN dan BSI telah menuai pro dan kontra. Menurutnya, apabila benar akan terjadi penarikan dana besar-besaran, maka kerugian akan menimpa pula nama baik BSI.

▸ “Kita tahu Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Absennya Muhammadiyah dalam pengembangan BSI merupakan kerugian tersendiri,” jelas Huda saat dihubungi di Jakarta, hari Rabu (23.12.2020).

Meski secara finansial mungkin tidak seberapa merugikannya, namun secara non-finansial keputusan Muhammadiyah akan merugikan sejumlah pihak. Pasalnya, sikap Muhammadiyah dapat pula memicu sikap serupa dari pihak lain.

▸ “Penarikan dana mereka dari sebuah bank tentu saja berdampak sangat besar terhadap bank tersebut,” jelas pengamat ekonomi lainnya, Piter Abdullah, saat dihubungi di Jakarta di hari yang sama.

Namun menurut dia, untungnya penarikan dana yang dilakukan Muhammadiyah akan mengurangi tekanan likuiditas yang sepatutnya akan terjadi pada setiap bank, khususnya di tengah kondisi likuiditas perbankan yang berlimpah akibat pandemi saat ini.

Pernyataan PP Muhammadiyah.

Berkaitan dengan kehadiran BSI, Sekretaris PP (Pimpinan Pusat) Muhammadiyah, Agung Danarto, mengatakan bahwa penggabungan tiga bank syariah yang dikelola pemerintah merupakan kebijakan dan kewenangan penuh pemerintah yang diambil berdasarkan pengkajian yang komprehensif dan mendalam.

▸ “Terkait dengan hal tersebut, BSI sebagai bank syariah maupun lembaga perbankan milik negara pada umumnya hendaknya benar-benar menjadi perbankan Indonesia yang dikelola secara good governance, profesional, dan terpercaya untuk sebesar-besarnya hajat hidup dan peningkatan taraf hidup rakyat,” tutur Agung Danarto dalam konferensi pers yang digelar pada hari Selasa (22.12.2020) kemarin.

Agung menegaskan bahwa pengelolaan dan manajemen BSI harus benar-benar dikontrol dengan seksama, transparan, dan accountable, sehingga sejalan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, serta tidak ada pihak mana pun yang menyalahgunakan dan memanfaatkan perbankan Indonesia untuk kepentingan yang bertentangan dengan asas, fungsi, dan tujuannya.

BSI dan perbankan Indonesia pada umumnya harus memiliki kebijakan khusus yang bersifat imperatif yang lebih besar/maksimal (minimal 60% untuk pembiayaan UMKM) untuk akselerasi pemberdayaan, penguatan, dan pemihakan yang tersistem kepada UMKM dan kepentingan mayoritas rakyat/masyarakat kecil. Kinerja dan keberhasilan BSI hendaknya tidak dinilai dari laba, tetapi sejauh mana membantu menciptakan lapangan kerja dan tujuan sosial meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

▸ “Kebijakan tersebut dapat mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi sekaligus terwujudnya pasal 33 UUD (Undang-undang Dasar) 1945 dan sila kelima Pancasila. Bila kesenjangan sosial-ekonomi dibiarkan akan merusak kebersamaan dan persatuan Indonesia. BSI dan perbankan pada umumnya tidak menjadi lembaga yang memberi kemudahan dan dimanfaatkan oleh kelompok yang memiliki akses kuat secara ekonomi politik dan sosial mana pun.”

▸ “BSI yang berlabel syariah secara khusus penting menaruh perhatian, pemihakan, dan kebijakan imperatif pada program penguatan dan pemberdayaan ekonomi umat Islam yang sampai saat ini masih lemah secara ekonomi. Kebijakan khusus tersebut sebagai perwujudan dari keadilan distributif dalam bingkai aktualisasi persatuan Indonesia. Bila umat Islam kuat maka bangsa Indonesia pun akan menjadi kuat dan maju,” tutur Agung Danarto.

[ . . . ]

© the Islamweb.site
— editor: farras fil’azis

s u m b e r   r e f e r e n s i