Negara bagian India menghapus madrasah Islam, menuai kritik

Sebuah negara bagian di India yang diperintah oleh partai nasionalis Hindu, Perdana Menteri Narendra Modi, pada hari Rabu akhir tahun lalu (29.12.2020) mengesahkan undang-undang yang menghapus semua sekolah Islam, dengan mengatakan bahwa mereka memberikan pendidikan di bawah standar. Politisi oposisi mengkritik langkah tersebut dan mengatakan bahwa hal tersebut mencerminkan sikap pemerintah yang anti-Muslim, khususnya di negara yang mayoritasnya Hindu.

Lebih dari 700 sekolah dan madrasah di India, bagian timur laut Assam, akan secara resmi ditutup pada bulan April, begitu jelas menteri pendidikan negara bagian, Himanta Biswa Sarma, terhadap para awak media. Ia menjelaskan bahwa pemerintah berencana untuk mengubah seluruh madrasah menjadi sekolah biasa, dikarenakan pendidikan yang disediakan di madrasah tidak dapat mempersiapkan siapa pun untuk ‘dunia temporal dan kepedulian duniawi’.

▸ “Kami membutuhkan lebih banyak dokter, polisi, birokrat, dan guru dari komunitas Muslim yang minoritas daripada imam untuk masjid,” jelas Sarma, seorang politikus yang sedang naik daun di BJP (Partai Bharatiya Janata) Modi.

Pemerintah di negara bagian Assam sudah dikenal sebagai daerah yang dipimpin oleh BJP. Partai tersebut menyatakan bahwa uang publik tidak dapat disia-siakan untuk ajaran agama. Perguruan tinggi berbahasa Arab pun akan diubah menjadi sekolah menengah mulai bulan April nanti.

Namun begitu, banyak ulama dan politisi oposisi yang menyebut langkah tersebut sebagai serangan terhadap Muslim.

Amirul Islam, yang mengepalai Asosiasi Guru Madrasah di Assam telah menyerahkan memorandum kepada gubernur negara bagian, perdana menteri, dan presiden India pada hari Selasa (05.01.2021). Tergantung pada tindakan pemerintah selanjutnya, Amirul Islam berencana akan membawa kasus ini ke Mahkamah Agung, dengan alasan bahwa sekolah Islam merupakan salah satu hasil murni yang diperoleh oleh India pada tahun 1915, yaitu ketika India masih berada di bawah kekuasaan Inggris.

▸ “Apabila madrasah tidak ada, berapa nilai sertifikasi bagi mereka yang pernah belajar di sana?” tanyanya.

Badan yang dikelolanya memperkirakan 140.000 siswa masih terdaftar di madrasah yang akan dibubarkan di Assam.

▸ “Idenya adalah untuk memusnahkan Muslim,” kata Wajed Ali Choudhury blak-blakan, seorang anggota parlemen dari partai oposisi Kongres.

Rekan partai Choudhury, Sherman Ali Ahmed, berpendapat bahwa kefasihan berbahasa Arab dapat membantu penduduk setempat mencari pekerjaan di negara-negara di Timur Tengah, di mana jutaan orang India sudah bekerja.

Tidak hanya persoalan menyangkut pendidikan; satu hari sebelumnya, yaitu Selasa (28.12.2020), lebih dari 100 pensiunan pegawai negeri dan diplomat senior mendesak pemerintah BJP di negara bagian terbesar di India, Uttar Pradesh, untuk mencabut undang-undang baru yang mengriminalisasi konversi agama secara paksa pada pengantin wanita, yang dianggap ditujukan terhadap Muslim.

[ . . . ]

© the Islamweb.site
— editor: farras fil’azis

s u m b e r   r e f e r e n s i