Innalillah, Prancis selangkah lebih dekat dalam menerapkan RUU anti-Muslim

Sebuah komisi khusus di Majelis Nasional Prancis telah menyetujui ‘piagam nilai-nilai republik’ Islam yang diperkenalkan tahun lalu oleh Presiden Emmanuel Macron sebagai bagian dari ‘perang’ melawan separatisme. RUU (rancangan undang-undang) tersebut diumumkan oleh Macron pada 2 Oktober, yang mengklaim bahwa hukum dan aturan diperlukan untuk memerangi apa yang disebut “separatisme Islam”, yang tentu saja, memicu kritik dan penolakan dari komunitas Muslim di seluruh dunia.

Menteri Dalam Negeri, Gerald Darmanin, mengatakan di Twitter bahwa RUU tersebut diterima secara luas oleh komisi khusus dengan alasan bahwa RUU tersebut mendukung prinsip-prinsip konsolidasi republik. Darmanin beralasan bahwa Prancis membuat undang-undang untuk masa depan; tidak hanya untuk melawan kesulitan-kesulitan di masa kini, melainkan untuk mempertahankan nilai-nilai republik. Ia juga beralasan bahwa meningkatnya struktur sayap kanan dan kiri di negara itu juga merupakan ancaman.

Tiga organisasi CFCM (Dewan Ibadah Muslim Prancis) secara sepihak mengecam ‘piagam nilai-nilai republik’ yang menyangkut nama Islam tersebut, dan kemudian menegaskan keyakinan mereka terhadap pemerintahan Prancis. CFCM menyatakan bahwa piagam tersebut disetujui tanpa memperoleh konsensus penuh dari komponen integral lain dari CFCM, termasuk dewan-dewan regional dan departemen, serta para imam yang akan terpengaruh oleh keputusan tersebut.

Selain itu, salah satu masjid agung yang merupakan salah satu komponen pendiri Dewan Ibadah Muslim Prancis, Saint Denis de la Reunion, telah disebutkan menolak untuk menandatangani piagam ini.

“Kami percaya bahwa bagian dan rumusan tertentu dari teks yang dikirimkan cenderung melemahkan ikatan kepercayaan antara Muslim Prancis dan bangsa. Selain itu, pernyataan tertentu merusak kehormatan Muslim, dengan karakter yang menuduh dan mengucilkan,” jelas pernyataan bersama yang diberikan oleh CMIG (Milli Konfederasi Islam GΓΆrüş) dan berbagai gerakan dan lembaga Islam.

RUU tersebut diharapkan akan diserahkan ke Majelis Nasional di bulan Februari nanti. RUU tersebut dikritik karena menargetkan komunitas Muslim dan memberlakukan pembatasan di hampir setiap aspek kehidupan mereka. Bahkan, RUU tersebut memberikan hak campur tangan atas berbagai masjid dan asosiasi yang bertanggung jawab atas administrasi masjid, serta mengontrol keuangan asosiasi dan organisasi non-pemerintah milik masyarakat Muslim.

Sebelumnya, undang-undang tahun 2004 melarang penggunaan atau tampilan terbuka simbol-simbol agama di setiap sekolah di Prancis, namun peraturan tersebut tidak berlaku di universitas. Undang-undang ini juga membatasi pilihan pendidikan komunitas Muslim dengan mencegah anak-anak sekolah di rumah.

Selain itu, ada pula RUU yang melarang pasien memilih dokter berdasarkan jenis kelamin karena alasan agama atau pun alasan lainnya, sehingga membuka jalan bagi evaluasi dan penindasan perbedaan pendapat dengan menyebutnya ‘tindakan yang menghasut kebencian’ dengan mekanisme yang baru. RUU tersebut juga menyaratkan ‘pendidikan sekularisme’ untuk semua pejabat publik.

Prancis terlibat dalam perseteruan sengit dengan negara-negara Muslim tahun lalu, termasuk Turki, atas pernyataan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat tinggi Prancis, yang kemudian disusul oleh publikasi ulang karikatur ofensif Nabi Muhammad (SAW).Β  Muslim di seluruh dunia mengecam keputusan majalah satir Prancis, Charlie Hebdo, yang menerbitkan ulang karikatur tersebut, karena tidak menghormati masyarakat Muslim dan Nabi Muhammad (SAW).

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengatakan bahwa dirinya tidak akan mencegah penerbitan karikatur tersebut dengan dalih kebebasan berbicara, sehingga masyarakat Muslim di Prancis menuduh tindakannya sebagai upaya penekanan terhadap agama Islam dan melegitimasi Islamofobia. Selain itu, beberapa negara mayoritas Muslim juga mengutuk sikap Macron terhadap Islam dan masyarakatnya.

Banyak tindakan Presiden Emmanuel Macron yang menimbulkan protes dan boikot terhadap produk-produk yang berasal dari Prancis, di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Banyak pula kritik yang mengklaim bahwa pemerintahan di bawah presiden prancis mengeksploitasi serentetan kekerasan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan sikap anti-Muslim yang kontroversial.

[ . . . ]

Β© the Islamweb.site
β€” editor: farras fil’azis

s u m b e rΒ  Β r e f e r e n s i