Presiden Jokowi dilaporkan ke Bareskrim Polri dan didesak meminta maaf ke masyarakat

Presiden Jokowi (Joko Widodo) kembali dilaporkan masyarakat terkait kerumunan massa yang terjadi saat kunjungan kerjanya di NTT (Nusa Tenggara Timur) beberapa waktu lalu. Pelaporan dugaan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 itu dilakukan oleh GPI (Gerakan Pemuda Islam) dengan mendatangi Bareskrim (Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia) Polri, hari Jumat (26.02.2021) kemarin. Namun, laporan itu ditolak.

Aksi tersebut merupakan laporan kedua terkait kerumunan di Maumere, NTT, lantaran kunjungan Jokowi. Pelaporan pertama dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Anti-Ketidakadilan pada hari Kamis (20.02.2021) sebelumnya, dan laporan itu pun ditolak oleh Bareskrim Polri.

Kepala Staf Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Pipin Sopian, menilai bahwa kerumunan yang terjadi saat kunjungan Presiden Jokowi telah mencederai upaya penanggulangan COVID-19. Menurut Pinpin, sebagai rasa tanggung jawab Presiden Jokowi sejatinya menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia, satgas (satuan tugas) COVID-19, dan kepada tenaga kesehatan yang selama ini berkorban untuk menekan kasus baru COVID-19.

Tak hanya itu, Pipin menilai permohonan maaf layak dilakukan karena Presiden Jokowi telah melanggar ucapannya sendiri bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Menurutnya, dengan membagikan suvenir ke tengah masyarakat tentunya akan mengundang warga untuk berkerumun dan saling berebut suvenir.

β–Έ “Saya mendesak Presiden Jokowi meminta maaf kepada rakyat Indonesia,” ujar Pipin dalam keterangan persnya, hari Jumat (26.02.2021). “Presiden Jokowi menunjukkan kecacatan keteladanan, dan melanggar ucapannya sendiri. Apalagi sempat-sempatnya melempar suvenir ke kerumunan massa, yang justru mengundang warga untuk berkerumun dan berebut suvenir sehingga melanggar protokol kesehatan.”

Lebih lanjut, Pipin juga merasa heran dengan protokol kepresidenan yang gagal mengantisipasi terjadinya kerumunan. Menurutnya, peran KSP (Kantor Staf Presiden) dan Keprotokolan Presiden perlu dievaluasi imbas peristiwa tersebut.

Demi menanggulangi hal ini terjadi lagi di kemudian hari, Tenaga Ahli Utama KSP, Donny Gahral Adian, mengonfirmasi akan dilakukannya evaluasi atas kunjungan presiden ke kecamatan Maumere tersebut.

Donny juga sempat menjelaskan, bahwa pihak protokoler Presiden sebenarnya telah mengatur agar kedatangan Jokowi sesuai dengan protokol kesehatan. Namun begitu, antusiasme warga yang ingin melihat presiden secara langsung tidak terduga. Maka ke depannya, KSP akan berupaya untuk meminimalkan terjadinya kerumunan dalam kunjungan-kunjungan presiden.

Donny juga menegaskan bahwa peristiwa di Maumere telah menjadi pelajaran dalam manajemen protokoler kedatangan presiden di berbagai daerah, di tengah pandemi. Pihaknya juga mengingatkan agar masyarakat yang hendak menyambut Kepala Negara harus tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus corona.

β–Έ “Jadi akan diatur sedemikian rupa, sehingga kerinduan terhadap presiden bisa diobati tetapi tetap diatur dengan protokol kesehatan,” janji Donny.

[ . . . ]

Β© the Islamweb.site
β€” editor: farras fil’azis

s u m b e rΒ  Β r e f e r e n s i