Presiden Jokowi harus tegaskan bahwa industri miras ditutup

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS (Partai Keadilan Sejahtera), Hidayat Nur Wahid, mengingatkan Presiden Jokowi (Joko Widodo) untuk segera menerbitkan dokumen resmi terkait dengan pencabutan aturan investasi miras (minuman keras).

Menurutnya, pencabutan tersebut harus menghadirkan Perpres (Peraturan Presiden) baru dan mempublikasikannya kepada masyarakat. Pasalnya, pernyataan Presiden Jokowi itu terkait dengan membatalkan suatu produk hukum di Indonesia. Terlebih lagi, Indonesia merupakan negara hukum, maka sudah semestinya pencabutan Perpres juga diformalkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

β–Έ “Sehingga pencabutan ketentuan itu bukan sekedar wacana apalagi ‘PHP’, tapi produk hukum legal yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat,” ujar Hidayat Nur Wahid dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas TV, hari Rabu (03.03.2021).

Ia menerangkan, kehadiran dokumen hukum secara legal formal, berupa adanya Perpres yang baru atau revisi Perpres, sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum. Termasuk untuk menghentikan polemik dan ketidakpastian hukum yang masih dirasakan oleh banyak elemen bangsa. Hal tersebut juga dibutuhkan untuk menghindari kesalahpahaman antara Presiden Jokowi dengan bawahannya. Sebab, sikap presiden sering kali diimplementasikan berbeda oleh para pembantunya, dan tidak ada koreksi terhadap keganjilan seperti itu.

β–Έ “Misalnya dalam kasus revisi UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Presiden Jokowi sudah menyatakan terbuka setuju dengan revisi UU tersebut, tetapi oleh pembantunya malah dipahami berbeda, dengan lebih hadirkan pedoman interpretasi UU ITE. Bukannya merealisasikan harapan presiden untuk terjadinya revisi, sehingga semakin menimbulkan polemik di masyarakat.

β–Έ “Jangan sampai, kasus pencabutan terkait Perpres investasi miras/beralkohol kan mengulangi tragedi revisi UU ITE. Ketidaksamaan antara pernyataan dengan tindakan di lapangan,” papar Hidayat Nur Wahid, sebagai sekaligus Wakil Ketua MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) tersebut.

Di sisi yang sama, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva, menilai pencabutan aturan secara lisan soal investasi miras oleh Presiden Jokowi belum cukup. Tokoh yang juga menjabat Pimpinan Pusat / Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam ini juga meminta presiden untuk memberi penegasan bahwa industri minuman keras tertutup total untuk seluruh bidang usaha investasi.

β–Έ “Harus ditegaskan bahwa minuman keras adalah bidang usaha yang tertutup untuk investasi, karena jika tidak ditegaskan akan menimbulkan penafsiran bahwa minuman keras akan masuk pada bidang usaha lain yang bisa dimaknai sebagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi,” ujar Hamdan, hari Rabu (03.03.2021) petang.

Tidak hanya itu, Hamdan juga mengingatkan presiden agar memperhatikan distribusi miras eceran yang selama ini masih bisa ditemui. Poin soal perdagangan eceran dan kaki lima untuk miras atau minuman beralkohol memang diatur juga oleh Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Hal tersebut diatur dalam butir 44 dan 45, lampiran III Perpres 21 tahun 2021.

Menurutnya, presiden juga perlu menegaskan bahwa tidak hanya investasinya saja yang ditutup namun juga perdagangan ecerannya dilarang.

β–Έ “Harus ada ketegasan juga untuk bidang usaha perdagangan eceran dan kaki lima minuman keras yang tidak ditegaskan oleh presiden pada pernyataan lisannya. Seharusnya dihapus juga 44 dan 45 lampiran. Karena kalu tidak dihapus, membuat distribusi minuman keras tumbuh di mana-mana,” ujar Hamdan.

Selain itu, Hamdan juga mendesak pemerintah bergerak cepat untuk segera menerbitkan revisi Perpres 10 tahun 2021 tersebut. Ia memandang, pencabutan lampiran terkait investasi miras perlu diikuti dengan penegasan berupa revisi beleid terkait.

Poin mengenai investasi miras memang tertuang dalam lampiran II Perpres butir 31 hingga 33, dengan rinci untuk industri miras mengandung alkohol, industri minuman anggur, dan industri minuman mengandung malt. Untuk ketiga sektor industri tersebut, investasi bisa dilakukan di Provinsi Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Papua.

Diberitakan sebelumnya, bahwa Presiden Jokowi mengumumkan untuk menghapus lampiran yang menyebutkan poin pembukaan investasi minuman keras beralkohol di dalam Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

β–Έ “Saya putuskan, lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” ujar Jokowi dalam keterangannya.

Ia menyebutkan bahwa keputusan ini diambil setelah dirinya mempertimbangkan masukan dari para ulama, termasuk dari MUI (Majelis Ulama Indonesia), Muhammadiyah, NU (Nahdlatul Ulama), dan tokoh agama lain. Pencabutan poin tentang pembukaan investasi miras, imbuh presiden, juga mempertimbangkan masukan dari berbagai provinsi dan daerah.

Polemik tentang pembukaan investasi miras memang semakin deras belakangan ini. Perpres yang di dalamnya berisi soal aturan turunan beragam investasi ini, termasuk di dalamnya mengatur soal minuman keras, ditanggapi kontra oleh berbagai kalangan.

[ . . . ]

Β© the Islamweb.site
β€” editor: farras fil’azis

s u m b e rΒ  Β r e f e r e n s i