Sri Lanka akan tutup lebih dari 1.000 madrasah, dan melarang masyarakatnya memakai cadar

Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka merupakan sebuah negara pulai di sebelah utara Samudera Hindia di pesisir tenggara India. Sri Lanka berbatasan laut dengan India di sebelah barat laut dan dengan Maladewa di barat daya. Belakangan ini, negara tersebut berada di tengah-tengah kontroversi.

Sri Lanka dikabarkan akan segera melarang pemakaian burkak alias cadar, atau pakaian apa pun yang menutupi seluruh tubuh yang biasanya dikenakan oleh sebagian perempuan Muslim di sana. Dan tidak hanya itu, pemerintah Sri Lanka juga mengumumkan rencananya untuk menutup lebih dari 1.000 madrasah alias sekolah Islam, dengan alasan keamanan nasional.

Dilansir dari The Guardian, Menteri Keamanan Publik di Sri Lanka, Sarath Weerasekara, mengatakan bahwa dirinya telah menandatangani perintah kabinet tersebut pada hari Jumat (12.03.2021) lalu. Dan menurut makalah yang ditandatangani, ia tinggal meminta persetujuan parlemen untuk melarang pemakaian burkak di negara tersebut.

β–Έ “Burkak berdampak langsung pada keamanan nasional,” fitnah Weerasekara dalam sebuah upacara di kuil Buddha pada hari Sabtu (13.03.2021) lalu. “Pada masa-masa awal, kami punya banyak teman Muslim, tetapi wanita dan gadis Muslim tidak pernah mengenakan burkak. Itu adalah tanda ekstremisme agama yang muncul baru-baru ini. Kami pasti akan melarangnya.”

Weerasekara juga mengatakan, pemerintah akan menutup lebih dari 1.000 madrasah di seluruh Sri Lanka, dengan alasan bahwa sekolah-sekolah Islami tersebut tidak terdaftar di pihak berwenang, dan tidak mengikuti kebijakan pendidikan nasional. Keputusan untuk melarang burkak dan madrasah adalah langkah terbaru yang mempengaruhi minoritas Muslim di negara pulau Samudra Hindia tersebut.

Sebelumnya, pemakaian burkak atau cadar yang menutupi seluruh tubuh wanita Muslim sempat dilarang secara sementara pada tahun 2019 lalu. Larangan tersebut diberlakukan setelah serangan bom terjadi pada Minggu Paskah di beberapa gereja dan hotel di Sri Lanka, tanggal 21 April 2019. Enam lokasi tercatat sebagai target serangan, dan menewaskan lebih dari 260 orang. Dan agama Islam kala itu menjadi kambing hitam karena kelompok militan ISIS sedang ramai-ramainya dibicarakan.

Tidak lama setelah itu, Gotabaya Rajapaksa, yang terkenal dengan tanggung jawabnya dalam menghancurkan pemberontakan selama puluhan tahun di utara negara tersebut, saat menjabat sebagai menteri pertahanan, terpilih sebagai presiden. Dia menjanjikan tindakan keras terhadap ekstremisme saat masa kampanyenya. Dan kini. pemerintahannya bergerak untuk memberlakukan kembali larangan pemakaian burkak tersebut secara permanen.

Akibatnya, Rajapaksa dituduh melakukan pelanggaran HAM (hak asasi manusia) yang meluas selama perang. Tuduhan itu dia tolak.

Padahal, Hilmi Ahmed selaku Wakil Presiden Dewan Muslim Sri Lanka sempat mengatakan kepada BBC bahwa ada solusi lain yang dapat dilakukan selain melarang pemakaian burkak. Ahmed menjelaskan bahwa apabila pejabat memiliki masalah dalam mengidentifikasi orang-orang yang memakai burkak, seharusnya bisa meminta orang tersebut untuk melepas penutup wajahnya di tengah pemeriksaan identitas. Dia kemudian menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memakai penutup wajah, terlepas dari keyakinan mereka.

β–Έ “Itu harus dilihat dari sudut pandang hak, dan bukan hanya dari sudut pandang agama,” ujar Ahmed.

Kemudian, Ahmed kembali membeberkan bukti bahwa sebagian besar sekolah-sekolah Islami sudah terdaftar di pemerintah, dan hanya sekitar lima persen yang belum patuh terhadap kebijakan pendidikan nasional Sri Lanka, dan tentu saja bisa ditindak.

Di negara tersebut, komunitas Muslim membentuk hanya sekitar 9% dari 22 juta orang, sedangkan umat Buddha mencakup lebih dari 70% dari total populasi di Sri Lanka. Etnis minoritas Tamil, yang sebagian besar beragama Hindu, berjumlah sekitar 15% dari populasi.

[ . . . ]

Β© the Islamweb.site
β€” editor: farras fil’azis

s u m b e rΒ  Β r e f e r e n s i