Kata MUI: vaksin AstraZeneca tetap boleh digunakan karena darurat

Komisi Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) menyatakan bahwa vaksin asal perusahaan farmasi Inggris, AstraZeneca, yang akan digunakan untuk program vaksinasi COVID-19 di Indonesia, adalah haram karena mengandung unsur babi dalam pembuatannya. Kendati begitu, MUI tetap memberikan lampu hijau atas penggunaan vaksin AstraZeneca, mengingat vaksin dinilai merupakan salah satu upaya dalam pengendalian pandemi virus corona di Indonesia.

β–Έ “Intinya, vaksin AstraZeneca mengandung unsur vaksin dari babi, sehingga hukumnya haram. Namun demikian, boleh digunakan karena dalam kondisi darurat untuk mencegah bahaya pandemi COVID-19,” jelas Ketua Komisi Fatwa MUI, Hasanuddin Abdul Fatah, saat dihubungi oleh CNN Indonesia, hari Jumat (19.03.2021).

Namun begitu, Hasanuddin sekaligus menegaskan bahwa izin tersebut akan dicabut ketika Indonesia mulai kedatangan vaksin merek lain yang kemudian hasil kajiannya lebih suci dan halal. Ia kemudian menjelaskan bahwa apabila hasil tes vaksin dari perusahaan Pfizer atau Novavax menghasilkan kandungan-kandungan yang lebih suci dan halal, izin halal vaksin AstraZeneca akan dicabut.

β–Έ “Jelas ya? Hukum bolehnya (vaksin AstraZeneca) sudah hilang kalau sudah ada vaksin halal yang lain,” terangnya.

Hasanuddin mengaku izin penggunaan vaksin AstraZeneca itu telah melalui banyak pertimbangan. Ketersediaan atau stok vaksin yang terbatas di Indonesia, dan juga angka kesakitan dan kematian COVID-19 yang masih cukup tinggi menjadi alasan MUI membolehkan penggunaan vaksin AstraZeneca tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa kebijakan serupa pernah MUI lakukan mana kala memutuskan izin penggunaan halal vaksin meningitis untuk jemaah haji dan umrah pada tahun 2010 lalu, serta vaksin campak dan rubella (MR) pada tahun 2018 silam.

β–Έ “Iya sudah pernah ada, dulu vaksin meningitis dan MR. Namun saat vaksin ada yang halal, yang lama sudah tidak dipakai lagi. Begitu,” pungkasnya.

* Klik untuk memperbesar.

Indonesia baru-baru ini memutuskan untuk melakukan penundaan distribusi vaksin AstraZeneca yang berjumlah total 1.113.600 di Indonesia. Kepala BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), Penny Lukito, sebelumnya menjelaskan penundaan penggunaan vaksin tersebut dilakukan menyusul penangguhan penggunaan vaksin yang sama di 15 negara di Eropa. Kondisi tersebut terjadi, usai adanya kejadian pembekuan darah.

Namun demikian, Penny menegaskan bahwa izin penggunaan darurat vaksin AstraZeneca yang telah dikeluarkan pada 9 Maret lalu tidak dicabut. Ia juga mencontohkan Badan Otoritas Obat global di Inggris, Swedia, Australia, dan Kanada yang tetap menjalankan vaksinasi walaupun telah menerima informasi kasus serius yang diduga terkait dengan vaksin AstraZeneca tersebut.

Adapun pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mendatangkan vaksin AstraZeneca sebanyak 89 juga dosis pada 2021, 23.800.000 dosis pada 2022, sehingga angka totalnya akan menjadi 82.800.000 dosis vaksin.

[ . . . ]

Β© the Islamweb.site
β€” editor: farras fil’azis

s u m b e rΒ  Β r e f e r e n s i